Jumlah Anggota Lembaga MA, MK, KY Indonesia

Saat ini Indonesia telah memiliki lembaga-lembaga negara untuk mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Diantaranya yakni, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dalam catatan ini, sedikit akan menjelaskan mengenai jumlah anggota Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan siapa yang memilih / menetapkan anggota, serta  kewajiban dan wewenang masing-masing lembaga tersebut.

1. Mahkamah Agung (disingkat MA)
   Mahkamah Agung Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
   
   
   Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
   
   
   Lembaga ini terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.
   
   
   Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung:
   Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban & wewenang MA adalah:
   • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
   • Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
   • Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.
     
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
   Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
   
   
   Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
   
   
   Kewajiban dan wewenang MK:
   Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban & wewenang MK adalah:
   • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
   • memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
   • memutus pembubaran partai politik, dan
   • memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
      
3. Komisi Yudisial (KY) 
   Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
   
   
   Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat Negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
   
   
   Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.
   
   
   Kewenangan Komisi Yudisial:
   Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (jf).

Artikel lainnya di blog ini, silakan dibaca :